Palembang, (daengnews ) Kendati pelaksanaan Pemilukada Kota Palembang akan berlangsung pada 2024 mendatang, namun sejumlah nama yang disebut-sebut sebagai bakal calon walikota mulai bermunculan.
Kemunculan bakal calon walikota Palembang ini mulai ramai terlihat di media Online, sosial dan billboard serta banner kecil yang terpasang di sejumlah titik jalanan.
Diantara nama yang mencuat belakang ini yaitu, Jaksa Utama Fri Hartono Barup,SH,MH, yang sekarang menjabat sebagai kepala sub penuntutan direktorat kejahatan lintas negara dan terorisme pada jam pidum Kejaksaan Agung RI.
Fri Hartono Barup mengaku siap meramaikan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Kota Palembang 2024. Namun, dia masih menunggu restu orang tua.
“Saya siap mencalonkan diri sebagai calon Wali Kota Palembang, bila masyarakat merestui. Saya juga akan memohon restu keluarga untuk mengikuti kontertasi tersebut,” ujar Fri Hartono.
Dirinya juga mengatakan, keinginannya untuk maju di Pilkada Kota Palembang tak bisa modal nekat. Karenanya, ia akan mendasarkan segala sesuatunya pada data, sebelum resmi menedeklarasikan diri untuk mengikuti kontestasi tersebut.
“Salah satu upaya yang akan dilakukan, memperhatikan setiap hasil survei, dari sisi popularitas maupun elektabilitas. Bila hasil survei menunjukan data yang memuaskan, deklarasi resmi akan dilakukan,” tegasnya.
Terkait posisinya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Hartono mengatakan, dirinya akan tetap bekerja secara professional. Karenanya, ia akan tetap fokus dalam menjalankan amanah dan tugas yang saat ini diemban.
“Prinsip saya dalam menjalankan setiap tugas adalah ikhlas dan amanah. Itu saya terapkan dalam mengemban seluruh tugas yang diberikan,” tegasnya.
Fri Hartono, SH, MH lahir di Palembang, Sumatera Selatan pada tanggal 19 November 1966, Karirnya mulai moroket saat Dia dipercaya sebagai Kasi Pidum di Kejaksaan Negeri Palembang tahun 2002, Dua tahun kemudian, yakni pada 2004 menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim.
Fri Hartono, juga pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tenggarong pada tahun 2007, Asisten Perdata dan TUN Kejari Kep.Bangka Belitung Pada Tahun 2010, Kasubdit Penyidikan HAM JAM TP Khusus Pada Tahun 2011, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Pada Tahun 2012, Inspektur Muda Pidum dan Datun JAM Pengawas Pada Tahun 2013, Asiseten TP Umum Kejati Sulsel Pada Tahun 2014, Kabid Program Pusdiklat Mapim Badan Diklat Kejaksaan Agung selama hampir 5 tahun.
Di samping menjalankan tugasnya sebagai jaksa, Fri Hartono, SH juga pernah menjabat sebagai ketua Radio Antar Penduduk Indonesia, kemudia beliau juga menjabat di Wisesa Utama Bela Negara (Wantannas) sampai saat ini.
Selain itu sosok pria murah senyum ini juga di percaya Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP POLRI) sebagai Ketua Bidang Hukum dan Hak Azazi Manusia (Hukum dan Ham) , dalam rapat musyawarah nasional (Munas) KBPP POLRI.
Pj Bupati Muara Enim Nasrun Umar, Wakil Walikota Palembang, Fitrianti Agustinda, Sekda Palembang, Ratu Dewa, mantan cawagub Sumsel Yudha Mahyudin, dan sejumlah nama lainnya juga ramai jadi perbincangan di media sosial.
Menurut Pengamat Sosial Politik Sarma Manulang, munculnya nama nama tersebut untuk melihat respon masyarakat Kota Palembang.
“Kalau responnya baik, mereka akan melangkah lebih jauh dengan melobi parpol untuk memenuhi syarat, sebaliknya jika respon masyarakat buruk maka kandidat bakal mundur teratur,” kata Sarma, Selasa (15/3).
Dengan melihat komposisi perolehan kursi partai politik di DPRD Palembang sangat merata, maka paslon yang akan maju sangat banyak, ini artinya peluang paslon maju bakal kompetitif dalam meraih dukungan parpol.
Menurut Sarma yang juga menjabat sebagai Ketua FBI ( Forum Batak Intelektual) Sumatera selatan ini ada empat asumsi yang menjadi hipotesis mengapa trend munculnya para kandidat. Yaitu, yang pertama sebagai ekspressi politik yang kecewa atau tidak puasnya masyarakat atas kinerja pemerintahan kota Palembang saat ini, dengan kata lain seolah-olah publik berharap tahapan pilkada agar segera dijalankan.
Kedua sebagai representasi surfing politik dalam mencari para kandidat, Yang ketiga kemungkinan kuat juga pretensi framing politik yang dilakukan oleh para simpatisan, kolega dan tim pendukungnya, guna menakar respon para pemilih.
“Yang ke 4 merupakan wujud perilaku warga yang terkesan jengah, jenuh serta kecewa atas kondisi maupun kwalitas komunikasi para elite politik terhadap para kelompok kelompok sosial kepentingan,” ungkap Sarma.
Tetapi kata dia, seluruh uraian diatas wajib melalui proses seleksi etika, pranata sosial dan legal formal yang berlaku dalam tatanan kemasyrakatan maupun kelembagaan. Realitasnya publik kini semakin cerdas menilai dan menentukan pilihan politik dalam konteks kepemimpinan pemerintahan, dimana indikator sosok hasil.
Dia menambahkan, dinasti politik tak lagi ampuh mempengaruhi benak rakyat. Akan tetapi prestasi ataupun investasi keintelektualan, moral dan sosial akan menjadi parameter mutlak para pemilih, dalam menentukan kepemimpinan masa depan.
