Diancam Akan Dibunuh Edison Lapor Polisi

KRIMINAL25 Dilihat

Pagaralam, (Daengnews) –  Salah seorang warga Pagaralam berinitial, ES dilaporkan ke Polres Pagaralam oleh warga Palembang, Edison terkait dengan pengancaman pembunuhan yang terjadi pada tanggal 29 Agustus 2021 di Desa Tegur Wagi, Jangkar Mas Dempo Utara Kota Pagaralam.

Hal itu juga dibenarkan oleh kuasa hukumnya, H. Eliyanto SH.MH, “ memang kami sebagai kuasa hukum mendampingi Edison untuk melaporkan tindakan pengancaman pembunuhan yang dilakukan oleh ES ke Polres  Pagaralam,” kata Eliyanto, Kamis ( 14/10/21) di Palembang.

Eliyanto menyebut bahwa ketika Edison  melihat dan akan merawat tanah warisan orang tuanya ,tiba –tiba ES menghampirinya untuk melakukan pencegahan dan mengacaman pembunuhan dengan mengeluarkan sebilah kuduk (pisau) dari balik bajunya dan langsung diarahkan ke leher Edison.

“ Ketika klien kami melihat dan akan melakukan perawatan tanah warisan orang tuanya ,tiba –tiba ES menghampiri klien kami untuk melakukan pencegahan dan mengacaman pembunuhan dengan mengeluarkan sebilah kuduk (pisau) dari balik bajunya dan langsung diarahkan ke leher klien kami”, jelas Eliyanto.

Kasus tersebut dilaporkan melalui Laporan Polisi bernomor : STTLP-138/IX/2021/SPKT/POLRES  PAGARALAM/POLDA SUMSEL tertanggal  29 September 2021. Adapun Pasal yang berkaitan dengan pelaporan ini adalah 335 KUHP.

Eliyanto juga menjelaskan bahwa dalam laman Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) milik Polri, dijelaskan bahwa SP2HP pertama kali diberikan pada saat setelah mengeluarkan surat perintah penyidikan dalam waktu tiga hari laporan polisi dibuat. Lebih lanjut, waktu pemberian SP2HP pada tingkat penyidikan untuk masing-masing kategori kasus adalah:

  1. Kasus ringan, SP2HP diberikan pada hari ke-10, hari ke-20, dan hari ke-30
  2. Kasus sedang, SP2HP diberikan pada hari ke-15, hari ke-30, hari ke-45, dan hari ke-60.
  3. Kasus sulit, SP2HP diberikan pada hari ke-15, hari ke-30, hari ke-45, hari ke-60, hari ke-75, dan hari ke 90.
  4. Kasus sangat sulit, SP2HP diberikan pada hari ke-20, hari ke-40, hari ke-60, hari ke-80, hari ke-100, dan hari ke-120.

Pihak Badan Reserse Kriminal Polri juga memberikan kemudahan dan transparansi bagi masyarakat melalui laman Layanan SP2HP Online. Melalui situs ini, pihak pelapor/pengadu dapat mengetahui dan mengakses SP2HP secara online dengan memasukan data berupa, nomor LP, nama lengkap pelapor dan tanggal lahir pelapor.

Oleh karena itu untuk mengetahui perkembangan proses penyidikan yang sedang berlangsung, pihak pelapor dapat mengajukan permohonan untuk dapat diberikan SP2HP kepada pihak kepolisian terkait atau mengaksesnya secara online.

Apabila laporan polisi yang telah dibuat ternyata telah dihentikan penyidikannya merasa keberatan,  dapat mengajukan permohonan praperadilan kepada ketua pengadilan negeri setempat. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 80 KUHAP yang selengkapnya berbunyi:

Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 kemudian menegaskan bahwa frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” yang dimaksud termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan (hal. 36).

“ Sesuai dengan aturan yang ada maka klein kami sebagai pelapor akan kami dampingi untuk meminta Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (“SP2HP”).” Tegas Eliyanto.

Dasar hukum terkait perolehan SP2HP antara lain diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan (“Perkap 21/2011”), yang menyebutkan bahwa penyampaian informasi penyidikan yang dilakukan melalui surat, diberikan dalam bentuk SP2HP kepada pelapor/pengadu atau keluarga.

Bahkan mengacu pada Pasal 10 ayat (5) Perkap 6/2019, setiap perkembangan penanganan perkara pada kegiatan penyidikan tindak pidana harus diterbitkan SP2HP.

Pasal 11 ayat (2) Perkap 21/2011 kemudian menyebutkan bahwa dalam SP2HP sekurang-kurangnya memuat pokok perkara, tindakan yang telah dilaksanakan penyidik dan hasilnya, dan permasalahan/kendala yang dihadapi dalam penyidikan.

Selanjutnya Eliyanto berharap agar pihak Polres Pagaralam dapat melakukan proses hukum sesuai dengan mekanisme yang berlaku, namun kalaupun kasus tersebut tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya maka dirinya akan membawa kasus ini ketingkat Polda Sumsel hingga ke Mabes Polri.

“ Kami berharap agar pihak Polres Pagaralam dapat menjalankan kasus ini sesuai dengan mekanisme hukum, kalaupun tidak maka kasus ini akan kami bawa ke Polda Sumsel hingga ke Mabes Polri sehingga medapatkan kepastian hukum” tegas Eliyanto.(mas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *